Harvard Dilarang Terima Mahasiswa Asing, Apa Dampaknya untuk Indonesia?
Harvard Dilarang Terima Mahasiswa Asing, Apa Dampaknya untuk Indonesia? – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang Harvard University menerima mahasiswa asing dinilai akan berdampak bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di sana.
Hal itu diungkapkan oleh mantan Staf Khusus bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar Presiden ke-7 Joko Widodo Billy Mambrasar.
Dampak pertama, kata Billy, adalah pelajar dari Indonesia tidak bisa lagi belajar di Harvard University yang merupakan salah satu kampus terbaik di dunia.
Ia pun khawatir jika nantinya kebijakan Trump ini akan merambat diterapkan ke universitas terbaik lainnya di Amerika Serikat.
“Dan kalau merembet, kita punya ribuan mahasiswa di sana loh, jangan salah. Bagaimana nasib mereka nantinya? Padahal kita enggak ada hubungannya sama proxy war Amerika dan China, kan?,” kata Billy kepada Journalberitaterkini.id, Minggu (25/5/2025).
Sementara, dampak kedua yang akan dirasakan Indonesia adalah tidak bisa ikut atau membuat riset-riset kelas dunia yang ada di Harvad.
“Dampaknya nanti adalah terhadap perkembangan, ini khususnya untuk Indonesia, perkembangan teknologi dan inovasi kita,” ujarnya.
Billy mengatakan, Harvard adalah salah satu kampus terbaik di dunia, di sana banyak dilakukan riset-riset yang berguna bagi negara.
Sehingga, jika mahasiswa tidak bisa masuk ke Harvard akan sulit untuk mencapai asta cita yang sedang ingin dicapai Presiden Prabowo Subianto.
“Ini tidak akan tercapai karena kita tidak bisa masuk ke top university dunia yang ada risetnya di sana.
Harvard Dilarang Terima Mahasiswa Asing
Dan kita pengen membawa pulang riset tersebut ke Indonesia untuk kita kembangkan,” ungkapnya. Selain itu, Billy juga menyarankan pemerintah untuk segera membentuk tim lobi untuk mengatasi kebijakan baru ini.
“Kemendikti, harus sigap sama seperti tim kemarin, tim Kemenkoperekonomi yang akan langsung membuat sebuah taskforce untuk lobi,” kata alumni Harvard University tahun 2022 Billy Mambrasar.
Billy juga menekankan harusnya pemerintah tidak terlalu menganggap remeh masalah larangan Trump terhadap Harvard.
Sebab, menurut Billy, melihat alasan Trump melarang Harvard sangat terbuka peluang Trump akan menerapkan hal yang sama pada kampus top lain di AS.
Sementara jika Indonesia ingin berkembang melalui jalur riset maka, kata Billy, perlu sekali untuk memasukkan sumber daya manusia terbaik ke kampus top di AS.
Oleh karena itu, Billy menyarankan pemerintah untuk segera melakukan lobi pada pemerintah AS agar masalah ini tidak berdampak pada Indonesia.
Pengadilan telah mengabulkan permohonan Harvard
Sementara pihak Harvard University, AS mengajukan perintah keluhan dan mosi pada pengadilan untuk menanggulangi langkah pemerintah yang ingin mecabut sertifikasi SEVP.
Perwakilan Harvard yakni Alan M. Garber mengatakan, langkah hukum ini penting melindungi hak dan peluang mahasiswa dan cendekiawan internasional di Harvard. “Kami mengajukan keluhan dan mosi untuk perintah penahanan sementara hari ini untuk menghentikan pemerintah federal mencabut sertifikasi Harvard,” kata Alan dikutip dari laman resmi Harvard, Minggu (25/5/2025).
Hasilnya, kata Alan, pengadilan telah mengabulkan permohonan Harvard untuk menangguhkan langkah pemerintah dan membuat Harvard masih bisa menerima mahasiswa asing.
“Pengadilan telah mengabulkan mosi Harvard, yang memungkinkan Universitas untuk terus menerima mahasiswa dan cendekiawan internasional selama kasus ini berlanjut,” ujarnya.
“Sidang telah ditetapkan pada Kamis depan, 29 Mei, untuk menentukan apakah perintah sementara harus diperpanjang,” lanjut dia.
Alan mengatakan, tindakan pemerintah yang ingin mencabut sertifikasi SEVP ini adalah kelanjutan dari tindakan pemerintah untuk membalas persetujuan Harvard untuk menyerahkan data mahasiswa asing.
Pemerintah mengklaim Harvard tidak mau memenuhi permintaan informasi dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Padahal, kata Alan, Harvard menanggapi permintaan departemen tersebut sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Oleh karena itu, Harvad mengutuk tindakan yang melanggar hukum dan tidak beralasan dari pemerintah dan membahayakan masa depan ribuan mahasiswa dan cendekiawan internasional.
“Saat kami mengupayakan upaya hukum, kami akan melakukan segala daya kami untuk mendukung siswa dan cendekiawan kami,” tutur Alan.
—–
Penulis: Suherman
Editor: Andika
