[VIDEO] Merasa Dibohongi Soal Transmigrasi, Massa Geruduk Kantor Gubernur-DPRD Kalbar

[VIDEO] Merasa Dibohongi Soal Transmigrasi, Massa Geruduk Kantor Gubernur-DPRD Kalbar – Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan menggelar aksi unjuk rasa menolak program transmigrasi di Gedung DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Senin (21/7).

Mengatasnamakan Aliansi Kalimantan Barat, mereka mendesak program pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kalbar segera dihentikan.

Koordinator Lapangan Aliansi Kalimantan Barat Endro Ronianus menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak transparan. Dalam orasinya, dia menyebut pemerintah telah berbohong menghentikan program transmigrasi ke Kalbar.

“Kami dibohongi. Ternyata di-website masih ada program transmigrasi yang aktif dan difasilitasi negara. Mereka diberi tanah dan fasilitas, sementara masyarakat lokal tak pernah mendapat perhatian serupa. Bahkan desa-desa kami malah masuk kawasan hutan lindung atau taman nasional,” ucap Endro.

Menurutnya, ketimpangan ini sangat menyakitkan bagi masyarakat lokal yang selama ini justru menjaga kelestarian hutan dan wilayah adat mereka. Endro juga menyinggung banyaknya masyarakat lokal yang harus bekerja ke luar negeri seperti Malaysia demi bisa membeli tanah di negeri sendiri.

“Sedangkan pendatang datang langsung diberi lahan secara cuma-cuma,” kesalnya.

Aliansi Kalimantan Barat menuntut agar program transmigrasi dialihkan menjadi program revitalisasi berbasis masyarakat lokal. Khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang kini berstatus kawasan hutan atau konservasi.

“Kami bukan menolak pembangunan, tapi tolong prioritaskan masyarakat lokal terlebih dahulu. Kalau tuntutan kami tidak direspons dalam dua minggu ke depan, kami akan datang lagi menuntut keadilan,” tegasnya.

Dalam penyampaian orasi, Aliansi Masyarakat Kalbar bahkan melontarkan desakan agar Menteri Transmigrasi dicopot jika tidak ada tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan. Mereka menilai kebijakan pemerintah pusat selama ini tidak berpihak kepada rakyat asli Kalbar.

“Kami sudah cukup sabar, tapi jangan anggap kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak mau jadi korban kebohongan kebijakan yang hanya menguntungkan pendatang,” tegasnya.